INTERVENSI SMART AMERIKA SERIKAT ABAD 21 DI TIMUR TENGAH

INTERVENSI SMART AMERIKA SERIKAT ABAD 21 DI TIMUR TENGAH

OLEH: KUKUH TEJOMURTI, S.H.

(MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM UGM)

            Semakin memanasnya situasi politik, hukum, dan keamanan di negara-negara timur tengah bukanlah suatu peristiwa yang kebetulan semata, akan tetapi tidak lepas dari pengaruh tekanan politik dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang sedang menabuhkan genderang demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip good governance di dunia, khususnya di negara-negara di mana para pemimpin negaranya bersifat diktator dan sering menyalahgunakan wewenang. Tumbangnya kepemimpinan Husni Mubarok di Mesir adalah salah satu contoh ditabuhkannya genderang demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip good governance oleh AS, serta semakin mengobarkan semangat para demonstran di negara-negara tetangganya seperti: Yaman, Libya, dan sebagainya.

            Sejak hancurnya gedung kembar World Trade Centre (WTC) milik Amerika Serikat oleh para teroris yang diklaim dilakukan oleh jaringan radikal Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden, sejak saat itu Presiden AS, George W. Bush menyatakan genderang perang melawan teroris. Segala macam tindakan militer AS akan dilakukan oleh Presiden Bush untuk membasmi terorisme, seperti yang terjadi di Afganistan, AS akhirnya meluluhlantahkan Afganistan karena dianggap sebagai tempat basis berlindungnya pimpinan Al Qaeda.

            Tindakan militer melawan terorisme yang dikampanyekan oleh Presiden Bush tidak dilakukannya sendiri melainkan dari waktu ke waktu Presiden Bush selalu mengkampanyekan genderang perang melawan terorisme baik kepada negara-negara maju, berkembang, maupun negara dunia ketiga. Kampanye melawan terorisme itu sendiri akhirnya menjadi isu internasional yang semakin hangat. Oleh karena itu tidak heran jika akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa pun akhirnya segera membuat Konvensi Internasional terhadap Kejahatan Terorisme.

            Tindakan agresi militer AS ke kawasan Timur Tengah dengan alasan-alasan membasmi terorisme semakin menjadi-jadi, seperti yang terjadi di Afganistan dan Irak dalam satu dekade ini adalah dua contoh tindakan militer AS yang sangat brutal dan sulit diterima oleh masyarakat dunia, di mana menurut penulis tindakan AS seperti meluluhlantahkan Afganistan dan Irak mempunyai tujuan lain yaitu memperluas hegemoni dan mengacaukan kedaulatan dalam negeri negara-negara di kawasan Timur Tengah. Apalagi dikuatkan dengan adanya instrumen internasional tentang Kejahatan Terorisme yang dibuat oleh PBB, AS dan sekutunya semakin menjadi-jadi dalam memperluas hegemoninya dan mengacaukan kedaulatan negara-negara di kawasan timur Tengah.

DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN GOOD GOVERNANCE

            Kekacauan politik, hukum, dan keamanan yang terjadi sekarang ini di Mesir, Yaman, dan khususnya Libya tampaknya bukan lagi disebabkan oleh isu-isu terorisme seperti yang  dikampanyekan oleh Presiden Bush, melainkan adanya isu-isu demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip good governance. Terpilihnya Presiden AS yang baru, Barrack Obama, tampaknya lebih memilih cara lebih “smart” dalam memperluas “hegemoni” AS dan mengacaukan kedaulatan negara di kawasan Timur Tengah.

            Adanya isu-isu intervensi kemanusiaan, penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan bersenjata, dan pelanggaran berat Hukum Kemanusiaan Internasional (Gross Violations of International Humanitarian Law oleh para pemimpin negara-negara kawasan Timur Tengah sepertinya menjadi “sasaran tembak” AS dalam menggulingkan pemimpin negara tersebut  atau dalam hal memberi dorongan kepada para demostran untuk menggulingkan para pemimpin negaranya yang diktator. Menurut penulis, kampanye Presiden Barrack Obama akan pentingnya demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip good governance di dunia lebih mudah diterima oleh masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat timut tengah pada khususnya yang sedang mendambakan pemimpin negara yang demokratis.

            Salah satu contoh adalah apa yang terjadi di Libya, pemimpin Libya, Moammar Gadhafi, pertama, Gadhafi dianggap telah melakukan intervensi kemanusiaan dan penyalahgunaan wewenang yaitu dengan diserangnya para demonstran anti pemerintah oleh para tentara yang menewaskan banyak korban jiwa. Kedua, Gadhafi dianggap telah menyelenggarakan pemerintahan yang tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi, yaitu dengan kediktatorannya berkuasa selama 42 tahun. Ketiga, Gadhafi telah dianggap tidak menyelenggarakan sistem pemerintahan yang berprinsip good governance dalam pemerintahannya, yakni selama Gadhafi berkuasa, dia lebih mengutamakan para keluarga dan suku asal Gadhafi untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Pemerintahan Libya. Oleh karena itu AS menganggap Gadhafi melanggar prinsip good governance dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Keempat, Gadhafi telah mempersenjatai anak-anak muda berumur di bawah 18 tahun yang mendukung Gadhafi untuk melawan para demostran anti pemerintah. Tindakan Gadhafi tersebut tidak dapat dibenarkan karena dianggap telah melanggar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

INTERVENSI SMART AS ABAD 21 DI TIMUR TENGAH

            Tampaknya apa yang terjadi di Libya sekarang ini yaitu dengan dibantunya para demonstran anti pemerintah oleh pasukan AS dan sekutunya dalam menghadapi Gadhafi, tentaranya, dan para pendukungnya  lebih mudah diterima oleh masyarakat dunia,  khususnya oleh masyarakat Timur Tengah yang sedang mendambakan pemerintahan yang demokratis dibandingkan dengan tindakan yang pernah dilakukan oleh Presiden Bush sebelumnya di negara-negara Timur Tengah.

            Intervensi “smart” AS ini pun bisa berdampak terhadap negara-negara selain di Timur Tengah yang masih belum menjunjung nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip good governance dalam negaranya atau dengan kalimat lain siapa saja yang menentang nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip good governance maka bersiaplah menghadapi AS. Oleh karena itu tidak heran jika Negara Republik Indonesia dalam rangka melindungi hubungan baiknya dengan AS karena masih adanya hutang-hutang ekonomi terhadap IMF, pemerintah kita sangat mendambakan kehidupan pemerintahan yang demokratis. Namun semoga saja kedambaan pemerintahan Indonesia akan pentingnya nilai-nilai demokrasi bukan untuk kepentingan AS semata melainkan karena sadar akan arti pentingnya nilai-nilai demokrasi yang jujur dalam keberlangsungan pemerintahan untuk kepentingan rakyatnya.